Transaksi Kripto Akan Dikenai Pajak, Ini Alasannya

Transaksi kripto akan dikenai pajak mulai 1 Mei 2022 tentu ini menjadi salah satu konsen yang baru. Selama ini transaksi kripto belum dikenakan pajak namun telah diatur regulasinya oleh pemerintah. Selanjutnya Peraturan soal pajak kripto tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 68/PMK.03/2022 tentang PPN dan PPh atas Transaksi Perdagangan Aset Kripto.

Transaksi Kripto Dikenai Pajak

Kementerian Perdagangan memasukan aset kripto sebagai sebagai komoditas. Kemudian Kepala Sub Direktorat Pajak Pertambahan Nilai Perdagangan, Jasa, dan Pajak Tidak Langsung Lainnya, Bonarsius Sipayung, mengungkapkan sebelum menentukan pajak untuk aset kripto, DJP sebelumnya melakukan pengujian dulu apakah aset kripto patut dikenakan pungutan pajak atau tidak.

Menurutnya, dalam konteks kripto, kita harus perhatikan. Kalau kena mekanisme normal enggak kena pajak, tidak ketahuan siapa yang bertransaksi. Tapi marketnya real. Di Bappebti terdaftar ada 12-13 marketplace yang fasilitasi penjualan komoditi ini.

Hal ini sesuai dengan pasal 32a Menteri Keuangan dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan pungutan pajak yang menyelenggarakan transaksi subjeknya yaitu marketplace. 

Adanya peraturan ini juga disambut positif oleh beberapa pihak seperti Ketua Umum Aspakrindo sekaligus COO Toko Crypto, Teguh Kurniawan Harmanda mengatakan selaku asosiasi, pihaknya selalu mendukung upaya peningkatan pendapatan negara, salah satunya dengan pengenaan pajak kripto di Indonesia.

Baca Juga: Analisa Harga Aset Kripto di Tengah Konflik Rusia-Ukraina

Selain sambutan yang positif tentu hadirnya peraturan ini ada juga yang kontra namun sebagai pemilik aset kripto kita akan selalu mendukung kebijakan pemerintah demi kelancaran dan pembangunan negara. Lantas berapa besaran transaksi kripto yang dikenai pajak yang harus dibayarkan ketika kita melakukan transaksi kripto? Mari ikuti kita sampai selesai.

Berapa Besaran PPN pada Aset kripto

Perlu diketahui PPN dikenakan atas penyerahan barang kena pajak tidak berwujud berupa aset kripto. Kegiatannya berupa jual beli, tukar mata uang kripto yang sejenis dan lainya, swap, mining kripto. Pemilik jasa verifikasi dan penyedia transaksi. Berikut akan dibahas secara detail mengenai besaran PPN yang akan kita bayarkan.

1. Penyerahan aset kripto (perdagangan kripto)

Besaran PPN yang dipungut dan disetor sebesar 1% dari tarif PPN umum atau sebesar 0,11%. Jika perdagangan tidak dilakukan pedagang fisik aset kripto, maka besaran PPN yang dipungut dan disetor sebesar 2% dari tarif PPN umum atau sebesar 0,22%.

2. Jasa verifikasi

Untuk jasa verifikasi transaksi aset kripto dan mining pool, PPN yang harus dipungut dan disetor sebesar 10% dari tarif PPN umum atau 1,1% yang dikali dengan nilai berupa uang atas aset kripto yang diterima penambang.

Dalam Pasal 19 disebutkan bahwa penghasilan yang diterima oleh penjual aset kripto, penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik, dan penambang merupakan penghasilan yang terutang PPh.

3. Penjual

Sebagai penjual asset kripto kita juga dikenakan pemungutan pajak. Penjual dikenai PPh Pasal 22 yang bersifat final dengan tarif 0,1%. PPh Pasal 22 bersifat final tersebut dipungut, disetor, dan dilaporkan oleh penyelenggara perdagangan.

4. Penyelenggara perdagangan

Jika penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik bukan pedagang fisik aset kripto, PPh Pasal 22 bersifat final yang dipungut sebesar 0,2%.

Transaksi Kripto Dikenai Pajak

Bagaimana Perdagangan Kripto di Indonesia Kedepannya?

Tentu adanya peraturan pemungutan pajak atas perdagangan kripto di Indonesia akan mempengaruhi aktivitas perdagangan kripto di Indonesia kedepannya. Saat munculnya peraturan ini harga aset kripto sedikit koreksi, namun ini biasa terjadi. Adanya peraturan ini tidak membuat signifikan harga kripto anjlok sebab hanya berlaku di Indonesia, sedangkan perdagangan kripto seluruh dunia.

Baca Juga: Market Mulai membaik Tapi Belum Bullish

Jika anda memiliki aset kripto saat ini tetap tenang, karena di indonesia sudah diatur regulasinya oleh kementerian perdagangan dan juga sudah diatur pajaknya oleh menteri keuangan. Ada peraturan tersebut membuat kita akan semakin yakin untuk berinvestasi di aset kripto.

Kedepannya akan semakin banyak orang Indonesia yang bertransaksi di crypto, mulai dari jual beli, investasi, mining serta sebagai penyedia jasa platform jual beli dan verifikasi.

Jika anda masih bingung dimana tempat transaksi dan juga investasi aset kripto anda bisa mencoba coinjoss.com sebagai platform transaksi cryptocurrency.

Leave a Reply